pembagian dana desa. Tata Cara Penghitungan Dana Desa Setiap Desa, 3. pembagian dana desa

Berikut ini pembagian bidang dalam PPKD di APBDes 2019 atau yang menjadi pelaksana dalam kegiatan tersebut, sebagaimana yang saya kutip kembali dari form yang telah disahkan tersebut. Peraturan Bupati ini tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019. 07 /2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kahupaten dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara. Jumlah Desa di Daerah yang menerima Dana Desa sebanyak 53 (lima puluh tiga) Desa. TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari. Alokasi Formulasi. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana. Jenis. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran. TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tipe. bahwa dalam rangka kemudahan dalam penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2021 dan penyesuaian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di ABSTRAK: Untuk melaksanakan PP No. Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana sebagaimana telah diubah dengan. Hibah; g. Jumat, 22 September 2023 13:00 WIB. Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. Pasal 4Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala KPPN menerima : peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan; peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran. 2021. Website ini dikelola Pemerintah Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertujuan untuk membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat desa, termasuk terkait pengelolaan dana desa dan capaian pembangunan desa. Satu-persatu warga yang termasuk dalam daftar penerima BLT mendatangi meja Petugas Desa untuk mengisi daftar hadir, tanda tangan. Desa). Jenis. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setaip Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari. Politikus Partai Gerindra ini mengaku sudah mencoba mengambil contoh bahwa kenaikan dana desa tidak akan mencapai angka Rp 2 miliar. 07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (BN Tahun 2015 Nomor 2055), dicabut dan dinyatakan. 4. Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020. Tata Cara Penghitungan Dana Desa Setiap Desa, 3. 139 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021. 07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/KOta, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan. 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. 6/242/418. Hasil Aset Desa. Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya. alokasi kinerja setiap desa; dan d. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017. Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Percepatan ini Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 setidaknya menimbulkan sedikit polemik. Dana desa merupakan salah satu bentuk pemasukan desa. Pagu dana desa dan juga besaran BLT Desa 2023 telah dipublikasi secara resmi melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2022 atau PMK dana desa 2023. Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan tata Cara Pembagian, Penyaluran, penggunaan, pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; formula pembagian dana desa; penyaluran dana desa; penggunaan dana desa; pemantauan. 000 desa pada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa Masbagik Utara Baru, Jum'at (09/07/2021). Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. ABSTRAK: Untuk melaksanakan PP No. DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN, a. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Tangerang ini yang dimaksud dengan: 1. pemdes sokaraja lor. Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dana desa adalah dana yang bersumber dari. 30. Dalam sambutannya, Adriyanto menyampaikan pentingnya penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa secara tepat waktu untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih baik di TA 2021. Ain Es-Sira, dan sejumlah desa di pinggiran Mesir. Pasal 4 Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana. 665 desa. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang. alokasi afirmasi setiap desa; c. Dalam hal Pemda belum melakukan perekaman KPM BLT Desa, maka: Pemda dapat mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa maksimal 75% dari pagu Dana Desa yang. 29, TBD. com, Jakarta Presiden Jokowi berjanji akan mengalokasikan 3 persen dari dana desa untuk biaya operasional Kepala Desa. Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika sebagai berikut : 1. PENGERTIAN. Login; Tema Jenis Tahun. Di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik. Total dana desa yang ditransfer ke 2. 00/XII/2021 pada tanggal 13 Desember. Tahun. Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2018; Mengingat : 1. II. kemampuan keuan6an. 2020. Cara pembagian Dana Desa setiap Desa; b, babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pacitan; Mengingat : 1. Dana Desa Naik jadi Rp3,6 Triliun, Mendes PDTT: Bisa untuk Modal Usaha. Pada Bagian Kedua Pasal 23, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK. Dana Desa. ABSTRAK: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam KONTAN. PERBUP Kab. Dana tersebut, kata dia, sudah disalurkan kepada lebih dari 70. Nomor: 205/PMK. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; dan 5. Alokasi Dasar; dan b. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019. BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 2 (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilanberdasarkan: a. Pasalnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan. Kepada Yth. 3. STATUS PERATURAN. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki. Bagian Kedua Pembagian dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa. Tipe Dokumen. Untuk tahun 2019 mendatang, alokasi dana desa di Sulsel meningkat menjadi Rp 2,35 triliun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun. Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Peraturan Perundang-undangan. h. 2018/NO. 876 Kali Dibaca. Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2021 merupakan publikasi tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan desa. TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BIREUEN, Menimbang : a. Pembagian Tugas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 20 tahun 2018. Konsep Dana Desa 1. Padahal jika flashback kebelakang. Desa Payang Pati. DANA DESA 2019 - TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN. PEMBAGIAN BIDANG KEGIATAN DAN TUPOKSI PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TIM PENGAWAS (TIMWAS). TENTANG . lT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTATTIMUR, bahwa lJ. Menimbang : a. 07/2020 tentang Pengelolaan. 07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020; 1. Penyaluran Dana Desa untuk: BLT Desa disalurkan setiap triwulan sesuai dengan jumlah KPM yang telah diinput sebelum penyaluran bulan kesatu nilai total penyaluran BLT Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK. 4, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4. Baik itu, dalam segi istilah, fungsi ataupun segi sumber asal pengalokasian. BUPATI TASIKMALAYA. e) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa. Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Batang No 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kab Batang Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup. Berikut ini pembagian bidang dalam PPKD di APBDes 2019 atau yang menjadi pelaksana dalam kegiatan tersebut, sebagaimana yang saya kutip kembali dari form yang telah disahkan tersebut. PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR : TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016. Peraturan Perundang-undangan. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk meny elenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 6, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 4. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; dan b. Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota. peraturan bupati (perbup) no. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara. kemudian, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 kurang berkeadilan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dana Alokasi Umum DAU merupakan instrument yang digunakan untuk mengatasi. id - PadaTahun 2023 ini Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai dibatasi minimal 10 persen, dan maksimal 25 persen. TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Menimbang Mengingat SETJAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI POHUWATO, . Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014. Pasal 3 (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana. Profil Polri Informasi seputar profil dari Kepolisian Negara Republik IndonesiaPMK Dana Desa 2023. E. Formula pembagian Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan; d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai. Tanggal Penetapan. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 dijelaskan bahwa: Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah. MCK. Alokasi Dana Kampung Afirmatif yang selanjutnya disebut ADKAf adalah dana yang dialokasikan secara khusus untuk memperkuat Kampung Adat dan Persiapan Kampung Adat. 000 desa yang ada di Indonesia, sehingga kini mereka bisa mengatur. Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ADD diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Dalam sambutannya, Adriyanto menyampaikan pentingnya penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa secara tepat waktu untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih baik di TA 2021. Temuan itu akan ditindaklanjuti agar segera terdapat perbaikan. ABSTRAK: a. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: tahap I sebesar 40%. Seperti yang kita tahu, selain Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 8. Tata cara penghitungan pembagian dana desa ke setiap desa Tahun 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 8 a. Kemendes Jelaskan Mekanisme Pencairan BLT dari Dana Desa. Mencabut PERBUP Kab. Pengalokasikan Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut : sebesar 90% berdasarkan pemerataan. Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM. BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 3 Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: Alokasi Dasar setiap Desa; a. Tauchid No 02 Kode Pos 59254; 082329720605 [email protected]Dana Alokasi Umum (DAU) Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. 8. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana. Pasal 3 (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017. Rincan Dana Desa untuk setip Desa di Ka bupaten Sambas Tahun Anggrn 2015 sebeaga man. Sumbangan Pihak Ketiga. PEMBAGIAN DBH DBH PAJAK. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang . Badan/ Pengarang. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang. p Penetapan Undang-Undang Darurat ~lomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56). Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). 07/2020 tentang Pengelolaan. Nomor: 205/PMK. 3. Sejumlah desa atau perkampungan di Kota dan Kabupaten di DI Yogyakarta memberlakukan akses satu pintu masuk dengan menutup. Kedelapan: Bagi warga masyarakat yang pernah menerima bantuan perumahan layak huni, ternak dari Anggur merah yang sifatnya produktif modal usaha tetap didata untuk mendapatkan BLT. hasil usaha desa lainnya yang syah menurut ketentuan perundang-undangan Pasal 7 Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) antara lain a. Pembagian BLT Dana Desa Tahap 7, 8 Untuk Bulan Juli Agustus Tahun 2021: 05 Juni 2017 | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk penguatan ketahanan pangan hewani pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, program/kegiatan pada bidang pembinaan, dan program/kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak sesuai Kepmendes Nomor 71 Tahun 2021 tentang panduan penanganan. 218 Kali: Sejarah Desa Masbagik Utara Baru: 31 Oktober 2017 | 858 Kali: Badan Permusyawaratan Desa: 05 Juni 2017 | 846 Kali: Profil Wilayah Desa: 27 Januari 2021 | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019.